Pesan ke Prabowo: Menteri Ekonomi Jangan Orang Politik
gospelangolano.com, Jakarta Prabowo Subianto rencananya akan mengumumkan pembentukan kabinetnya pada 21 Oktober 2024. Pengumuman ini akan dilakukan sehari setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.
Pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda berharap jabatan menteri yang diusung Prabowo ke depan tidak dikendalikan oleh politisi, khususnya menteri yang menangani perekonomian. Yang pasti sebisa mungkin sektor ekonomi bukan orang politik, apalagi orang politik, kata Huda kepada gospelangolano.com, Jumat (9/8/2024).
Menurutnya, pasar akan lebih percaya pada profesional yang tahu cara mengelola uang dengan baik. Pun orang-orang yang bukan bagian dari tim sukses Prabowo-Gibran. Gambaran sempurna menjadi seorang pendeta
Ia juga menilai Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka seperti Thomas Djiwandono, Eddy Soeparno, Bahlil Lahadalia, Rosan Roeslani dinilai tidak layak masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo berikutnya.
“Kalau melihat Thomas Djiwandono, Eddy Soeparno, Bahlil, Rosan, mereka adalah orang-orang yang menurut saya tidak pantas masuk kelompok ekonomi,” ujarnya.
Huda menilai kepemimpinan menteri di bidang perekonomian cocok untuk Budi Gunadi Sadikin atau Mahendra Siregar.
Pasalnya, kedua orang tersebut memiliki pengalaman yang baik di bidang ekonomi. Selain itu juga bagus di pasaran.
“BGS (Budi Gunadi Sadikin) dan Mahendra punya peluang terbaik dan pasarnya sepertinya bagus. Tapi butuh orang yang paham betul soal keuangan, sedangkan BGS, Tiko, Mahendra itu orang bank. proses aturannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Huda menyarankan ada banyak nama yang menurutnya patut dipertimbangkan kembali untuk diangkat kembali menjadi Menteri, mulai dari Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasa, hingga Bahlil Lahadalia.
Ketiga menteri ini bertindak tidak tepat dan harusnya bertanggung jawab atas perlambatan ekonomi Indonesia yang tidak mencapai 8 persen.
“Khusus Bahlil, orang yang sudah tidak cermat dan bingung soal investasi dan kebijakan rendah, kenapa harus dipertahankan? Akan muncul permasalahan baru seperti lingkungan hidup dan konflik ketika Bahlil diangkat kembali, terutama soal ESDM. Besar dan Bahlil. ” tutupnya dengan berkata.