Menkes Budi: Mahasiswa PPDS Berbasis RS Tidak Perlu Bayar Kuliah tapi Dapat Gaji

gospelangolano.com, Jakarta Presiden Joko Widodo dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Kementerian Kesehatan (Kmenks) berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara utama (RSPPU) atau RS.

Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, siswa atau warga RSPPU tidak membayar biaya sekolah. Tentu saja, warga mendapat manfaat yang sama dengan karyawan lainnya.

“Pendidikan dokter spesialis sama dengan pendidikan dokter spesialis di seluruh dunia, tidak perlu mengeluarkan biaya sekolah, tidak perlu mengeluarkan biaya pendaftaran,” kata Budi saat membuka RSPPU di Jakarta. Harapan. RS Anak dan Ibu Kita, Jakarta Barat Senin 6 Mei 2024

“Mereka akan menjadi pekerja kontrak dari rumah sakit untuk mendapatkan tunjangan (gaji) tetap seperti pekerja lainnya,” kata Budi.

Budi menjelaskan, RSPPU merupakan program untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di Indonesia.

“Kita ada 29.000 lowongan dokter spesialis yang harus kita distribusikan ke kabupaten/kota.”

Menurut Budi, salah satu penyebab kekurangan dokter spesialis adalah produksi dokter spesialis di Indonesia yang hanya 2.700 per tahun. Sedangkan permintaannya 29 ribu. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dalam waktu 10 tahun, dan dengan RSPPU diharapkan produksi tenaga ahli akan lebih cepat yakni dalam lima tahun.

“Makanya kita buka pendidikan rumah sakit dan universitas, karena ini rutin dilakukan di seluruh dunia. 420 rumah sakit pendidikan diikuti 24 fakultas kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan spesialis,” jelas Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan berbagai peralatan yang ada di puskesmas dan rumah sakit tidak ada artinya jika tidak ada dokter khusus.

“Kalau saya ke daerah 6 bulan terakhir ini saya suka ke Puskesmas, senangnya ada peralatan seperti USG, dan di rumah sakit ada MRI, mammogram, dan laboratorium kateter,” kata Jokowi. . Dalam percakapan.

“Tetapi keluhan utama di provinsi ini adalah tidak adanya dokter spesialis,” ujarnya.

“Ini pekerjaan rumah besar Indonesia,” kata Jokowi. Ingat, rasio dokter terhadap penduduk di suatu negara adalah 0,47 dari 1.000.

Rasio tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 147 dunia. Dan berada di peringkat kesembilan di Asia.

Artinya masuk tiga besar, tapi di bawah.

Sejauh ini, lanjut Jokowi, Indonesia membutuhkan 124.000 dokter umum dan 29.000 dokter spesialis.

“Jumlahnya tidak sedikit, jangan dibiarkan kosong. Kata Jokowi, jangan sampai peralatan yang ada percuma karena tidak ada dokter khusus.

Selama ini Indonesia hanya memiliki 2,7 ribu dokter spesialis per tahun dan jumlah tersebut sangat kecil.

Masalah lain yang muncul di kalangan dokter spesialis adalah distribusi yang tidak merata. Rata-rata, 59 persen dokter spesialis fokus di Pulau Jawa.

Jadi harus ada terobosan, kita harus mulai, kita harus berani memulai, kita harus punya mimpi besar, standar internasional, kata Jokowi.

Temuan RSPPU memberikan sertifikat bagi dokter spesialis dan dokter umum yang ingin menjadi dokter spesialis di bidang tersebut.

“Sekarang hampir semua lulusan dokter spesialis berasal dari kota karena sangat sulit untuk masuk, lulus dan menerima dokter spesialis dari daerah, persentasenya sangat kecil. “Oleh karena itu kami akan menerapkan program sertifikasi bagi rumah sakit pendidikan agar bisa tersertifikasi.”

Dokter khusus di daerah 3T (terdampak, perbatasan, dan luar) diharapkan segera diangkat menjadi pegawai negeri (PNS).

Disampaikan Jokowi, Budi juga mengatakan jumlah dokter spesialis masih belum mencukupi karena produksinya masih sedikit, yakni 2.700 dokter spesialis per tahun. Sedangkan permintaannya 29 ribu.

Sebagai perbandingan, Inggris, dengan jumlah penduduk 50 juta jiwa, menghasilkan 12.000 dokter spesialis per tahun, hampir lima kali lipat jumlah dokter spesialis di Indonesia.