BBM Pertalite Dihapus atau Tidak? Simak Penjelasan Lengkap Pertamina
gospelangolano.com, Jakarta PT Pertamina Patra Niaga menegaskan akan terus menyalurkan bahan bakar Pertalite (RON 90) kepada masyarakat sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM no. 37.K/HK.02/MEM.M /2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak untuk Tugas Khusus (JBKP) 10.03.2022.
Eko Kristiawan, Regional Manager Communication, Relations, dan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Patra Niaga Jawa Barat menjelaskan, penetapan bahan bakar jenis khusus (JBKP) dilakukan pemerintah melalui kementerian yang melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. perekonomian. sektor.
“Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk melaksanakan keputusan pemerintah yang mengatur JBKP yaitu bensin atau bensin RON 90 dalam hal ini Pertalite yang dibagikan kepada masyarakat,” kata Eko.
Eko juga menjelaskan, penugasan wilayah penyediaan dan pendistribusian JBKP diatur melalui keputusan menteri, sehingga Pertamina tetap berkomitmen untuk menjalankan kebijakan pemerintah tersebut.
“Alokasi wilayah pengadaan dan pendistribusian Pertalite diatur untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu kami umumkan bahwa Pertalite saat ini tersedia di seluruh wilayah operasional Pertamina Patra Niaga termasuk wilayah Jawa Barat, wilayah yang mencakup Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, ” tambah Eko.
Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri ini ditetapkan bahwa pengaturan, pengawasan dan pengendalian distribusi kuantitas penyediaan dan penyaluran JBKP dilaksanakan oleh badan pengawas yaitu BPH Migas (Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi). Agen).
Dari sisi pengiriman dan pendistribusian, Pertalita menyalurkan Pertamina sesuai kuota yang ditetapkan badan pengawas, tambah Eko.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto P. Ginting melalui keterangan tertulis (7/5) membenarkan, Pertalite masih didistribusikan ke seluruh wilayah.
“Sampai saat ini kami terus mendistribusikan Pertalite di seluruh wilayah sesuai dengan tugas Pemerintah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tegas Irto dalam keterangan tertulisnya (7/5).
Lebih lanjut Irto menambahkan, Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang melaksanakan tugas penyaluran BBM bersubsidi berkomitmen untuk terus memantau dan melaksanakan seluruh kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
“Prinsipnya kami akan memantau dan melaksanakan semua kebijakan pemerintah, sehingga jika ada perubahan penyaluran harus melalui kebijakan pemerintah,” kata Irto.
Tercatat hingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite secara nasional sebesar 9,9 juta kiloliter (KL), dari total kuota Pertalite tahun 2024 yang ditetapkan Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar 31,7 juta KL. . Sedangkan wilayah pasar regional Jawa Barat sendiri mencatat penyaluran Pertalite secara year to date (YTD) sebanyak 2,7 juta KL.
Untuk memantau pelaksanaan penyaluran Pertalita, Pertamina Patra Niaga juga menggalakkan digitalisasi penyaluran BBM bersubsidi melalui program subsidi yang tepat. Program subsidi yang memadai merupakan upaya menjamin transparansi distribusi bahan bakar bersubsidi.
Dengan digitalisasi, distribusi BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time dan mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan di lapangan. Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga menghimbau konsumen untuk selalu menggunakan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang digunakan.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara terkait wacana bahan bakar Pertalite yang akan dihapus pada tahun ini. Menanggapi wacana tersebut, ia menekankan beberapa hal.
Diketahui, pada tahun 2024 konsumsi bahan bakar jenis khusus (JBKP) Pertalit akan dibatasi. Penerapannya masih menunggu revisi Keputusan Presiden (Perpres) no. 191 dari tahun 2014.
Di sisi lain, ada program Langit Biru yang dijalankan Pertamina untuk menggalakkan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Salah satunya penggantian Pertalit dengan Pertamax Green 92 dengan campuran bioetanol.
“Iya kalau bisa diberikan tanpa beban tambahan, tidak apa-apa,” kata Arifin menanggapi diskusi penghapusan pertalite di Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (15/1/2024).
Sebelumnya, Arifin menyinggung standar emisi global dalam konteks kualitas bahan bakar. Misalnya menggunakan bahan bakar standar Euro 4 dan Euro 5.
Tujuannya adalah untuk mengurangi kontribusi polutan terhadap udara. Ia juga menyoroti tingginya kandungan sulfur di Pertalit dan berharap Pertamina bisa memproduksi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
“Kami meminta Pertamina melaksanakan program rehabilitasi kilangnya agar bisa menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Sedikit ke belakang pada pertengahan tahun 2023, PT Pertamina (Persero) menerapkan program Langit Biru. Dimana perusahaan bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dengan menciptakan produk rendah emisi seperti salah satu produknya Pertamax.
Kini program Langit Biru Pertamina sudah memasuki tahap kedua. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan penggunaan bahan bakar beremisi tinggi seperti Pertalite sudah dihapuskan pada tahap ini.
Upaya Pertamina untuk mengurangi emisi karbon tampaknya sejalan dengan pemerintah. Kementerian ESDM baru membahas spin-off Pertalit dan peralihannya ke Pertamax. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara.
Berdasarkan aturan KLHK, angka oktan minimal yang boleh dijual di Indonesia adalah 91, jelas Nicke, menulis, Kamis (31/08/2023).
Pertalite diketahui memiliki angka oktan saat ini (RON) sebesar 90, sedangkan Pertamax memiliki RON sebesar 92.